Anak Adat Suku Mbaham Protes  Patok yang Dipasang Suku Madewana

Anak Adat Suku Mbaham Kubu Rafles Gwasgwas memprotes keras pemasangan patok wilayah secara sepihak dari Suku Madewana Kaimana /Ist
Anak Adat Suku Mbaham Kubu Rafles Gwasgwas memprotes keras pemasangan patok wilayah secara sepihak dari Suku Madewana Kaimana /Ist

Salah satu anak adat Suku Mbaham, Kubu Rafles Gwasgwas memprotes keras pemasangan patok wilayah secara sepihak dari Suku Madewana Kaimana di wilayah Tanjung Kiriana


"Kami tidak terima dengan klaim batas wilayah sepihak dari masyarakat adat Suku Madewana Kaimana atas wilayah masyarakat adat Mbaham di Petuanan Ati-ati," kata Kubu, Sabtu (25/11).

Kubu mengatakan, penyampaian masyarakat adat Kaimana dalam beberapa pertemuan menyebutkan batas wilayah adat mereka sampai ke Tanjung Kiriana. 

"Sehingga klaim sepihak mereka ini kami merasa tidak benar, dan kami menolak itu serta kami tetap berpegang teguh pada kesepakatan kedua raja yakni Raja Ati-ati dan Namatota di mana batasnya itu ada di Tanjung Besi,"ujarnya.

Dengan melihat, ada masyarakat adat Buruwai Kaimana yang pada 11 November 2023 memasang patok di wilayah Toran Distrik Karas dan memasang patok lagi di wilayah Tanjung Kiriana. 

"Di mana kami merasa mereka telah mencaplok sangat jauh wilayah adat kami, dengan memasang papan nama bertuliskan tanah adat ini milik Suku Madewana Kaimana,"katanya. 

Untuk itu,kata dia, secara umum masyarakat adat Mbaham, khususnya warga Fakfak Timur atau Pattimuni menolak pemasangan patok secara sepihak tersebut. 

"Karena dari leluhur kami sudah tahu batas wilayah, kami antara sesama masyarakat adat juga sudah bersepakat sebelumnya untuk menetapkan batas wilayah di Tanjung Besi,"ujarnya.

Pemasangan patok oleh Suku Madewana Kaimana ini dilakukan secara sepihak dan tidak ada pemberitahuan sama sekali sebelumnya, sehingga pihaknya merasa tertipu. 

"Kemudian mereka hanya menyampaikan masyarakat Mbaham Fakfak tunggu undangan untuk duduk bersama dan bahas, sehingga kami mau tegaskan di sini tidak akan lari,"katanya.

Namun, pihaknya meminta pertemuan antara sesama masyarakat adat pada 2 kabupaten tetangga itu harus berlangsung di Tanjung Kiriana. 

"Karena kami ingin tahu atas dasar apa dan mereka punya apa di Tanjung Kiriana, sampai bisa datang memasang patok di wilayah kami,"ujarnya.

Pihaknya merasa terpukul dan terlecehkan dengan pemasangan patok tersebut, dan meminta persoalan ini harus dituntaskan.

"Kami meminta kedua pemerintah untuk segera memfasilitasi pertemuan antara kedua masyarakat adat dan bertemu di wilayah yang masih menjadi saling klaim yakni di Tanjung Kiriana," tambah dia.(Biman)